49 Judul Skripsi Hukum Pidana!


Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana (S1) di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Istilah skripsi sebagai tugas akhir sarjana hanya digunakan di Indonesia. Negara lain, seperti Australia menggunakan istilah thesis untuk penyebutan tugas akhir dengan riset untuk jenjang undergraduate (S1), postgraduate (S2), Ph.D. dengan riset (S3) dan disertation untuk tugas riset dengan ukuran yang kecil baik undergraduate (S1) ataupun postgraduate (pascasarjana). Sedangkan di Indonesia skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3.

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang pembimbing yang berstatus dosen pada perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah. Untuk penulisan skripsi yang dibimbing oleh dua orang, dikenal istilah Pembimbing I dan Pembimbing II. Biasanya, Pembimbing I memiliki peranan yang lebih dominan bila dibanding dengan Pembimbing II

Dibawah ini terdapat beberapa Judul Skripsi Hukum Pidana: 
  1. Pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh pemerintah kabupaten jembrana
  2. Tinjauan hukum pidana dalam penerapan pasal 59 kuhp pada kasus kecelakaan lalu-lintas oleh hakim pengadilan negeri sukoharjo,
  3. Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasar peraturan daerah kota surakarta nomor  tahun 2006 tentang penanggunalangan eksploitasi seks komersial di pengadilan negeri surakarta,
  4. Implementasi pemidanaan terhdaap pelaku tindak pidanan perzinahan oleh hakin pengadilan negeri surakarta,
  5. Analisis terhadap putusan hakim berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak,
  6. Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer (studi kasus di pengadilan militer ii-11 yogyakarta)
  7. Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di pengadilan negeri karanganyar),
  8. Studi tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan (studi kasus vcd bajakan di pengadilan negeri kediri),
  9.   Implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pasal 506 kitab undang-undang hukum pidana tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta )
  10. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan di semarang
  11. Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkarakealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan raya. ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  12. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan,
  13. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri surakarta,
  14. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lapas klas ii.a wanita semarang,
  15. Legalitas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme di pengadilan negeri jakarta selatan,
  16. Tinjauan yuridis tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  17. Tinjauan yuridis implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi oleh paramedis ( studi kasus di pengadilan negeri karanganyar),
  18. Tinjauan yuridis implementasi pasal 292 kuhp tentang pencabulan sejenis terhadap korban anak di bawah umur (studi putusan hakim pengadilan negeri surakarta),
  19. Tinjauan pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan di pengadilan negeri karanganyar,
  20. Tinjauan hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara penculikan anak di pengadilan negeri surakarta
  21. Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (uu pkdrt),
  22. Studi tentang pelaksanaan eksepsi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di pengadilan negeri sukoharjo,
  23. Studi perbandingan tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara indonesia dan malaysia,
  24. Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dengan hukum islam,
  25. Penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai kantor pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak (studi kasus di polsek ngadirojo wonogiri),
  26. Penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh hakim pengadilan negeri mungkid magelang dalam memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian benda purbakala,
  27. Peranan intelijen kejaksaan negeri sukoharjo dalam pengungkapan dugaantindak pidana korupsi,
  28. Studi komparasi pertanggungjawaban pidana delik perdagangan orang ditinjau dari kuhp dan uu ri no. 21 tahun 20,
  29. Upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (studi kasus di kejaksaan negeri sukoharjo),
  30. Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa ir. H. Abdullah puteh oleh hakim pengadilan negeri jakarta pusat,
  31. Kajian yuridis implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) (studi kasus di pengadilan negeri boyolali)
  32. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dan upaya penanggulangannya ( studi kasus di poltabes surakarta ),
  33. Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di pengadilan negeri karanganyar),
  34. Analisis hukum pidana dalam penerapan pasal 59 kuhp terhadap perkara penembakan oleh aparat kepolisian (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo),
  35. Analisis terhadap putusan mahkamah agung dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran lingkungan,
  36. Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (studi kasus di pengadilan negeri pacitan),
  37. Analisis tentang pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana (studi kasus di kepolisian kota besar surakarta),
  38. Dasar pertimbangan hakim jakarta utara dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam tindak pidana kepabean dengan terdakwa nurdin halid,
  39. Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi kasus di poltabes surakarta),
  40. Implementasi pasal 18 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik (studi di kejaksaan negeri nganjuk),
  41. Pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri wonosari,
  42. Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal,
  43. Tinjauan tentang alat-alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (studi kasus pengadilan negeri surakarta),
  44. Tinjauan yuridis tentang penilaian penerapan hukum oleh judex facti sebagai dasar pemeriksaan kasasi oleh hakim mahkamah agung dalam perkara tindak pidana korupsi bank mandiri dengan terdakwa e.c.w neloe,
  45. Studi tentang penerapan syarat formil dan materiil surat dakwaan oleh penuntut umum dan akibat hukumnya jika dinyatakan obscuur libel oleh hakim (studi kasus pada perkara pidana korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa abdullah puteh),
  46. Penggunaan saksi mahkota (kroon getuige) dalam pembuktian tindak pidana di persidangan (studi kasus pencurian dengan kekerasan di pengadilan negeri purwokerto),
  47. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok massal di wilayah hukum polwil madura,
  48. Komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana pasal 170 kuhp terhadap sipil dan militer ( studi kasus di poltabes surakarta dan denpom surakarta),
  49. Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga (studi kasus di pengadilan negeri surakarta),

Tidak ada komentar untuk "49 Judul Skripsi Hukum Pidana!"

loading...
Hosting Unlimited Indonesia
loading...

Berlangganan via Email