ASAS-ASAS FUNDAMENTAL PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berpangkal pada pembentukan Peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang pada awalnya berkembang pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas yang dimaksud adalah asas tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak bertindak sewenang-wenang, perlakuan sama, kepastian hukum, memenuhi harapan yang ditimbulkan, perlakuan jujur, kecermatan, dan keharusan adanya motivasi dalam tindakan. Lebih lanjut sejumlah ahli hukum mengembangkan beberapa asas dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat forman dan material. (A. Hamid S, 1990: 321-322).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 UUD 1945 itu maka konsep politik hukum (peraturan Perundang-undangan) nasional di Indonesia paling tidak dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip yang fundamental sebagai berikut:
1. Prinsip negara hukum (welfare state);
2. Prinsip negara kesatuan (unitary state) dengan bentuk pemerintah republik; dan

3. Prinsip demokrasi (democracy).

Prinsip negara hukum harus dimaknai bahwa setiap tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari oleh hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan supaya setiap tindakan tersebut legal dan memperoleh legitimasi. Konsep kontrak sosial yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar bahwa pemerintah sebagai sekelompok orang yang telah memperoleh kedaulatan dari masyarakat untuk dapat melakukan pengaturan dengan tujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum yang dibuat harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan atau welfare state. Pemerintah waib mengambil segala tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

Cek Naskah lengkapnya:

1. (Download Asas-Asas Fundamental dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

2. (Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)