ISLAM TAK BOLEH BERPOLITIK SEJAK JEPANG MENJADI SPONSOR

PERTANDINGAN POLITIK SEKULARISASI DENGAN RELIGIOSASI INDONESIA

Oleh :
Mochamad Ramdhan Pratama
Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung



Berkuasanya pemerintahan Liberal pada Abad ke-19 yang mendapatkan dukungan dari Pengusaha swasta dan kelas menengah, rezim liberal bertanggung jawab dalam mempromosikan “Ruang Republik”. Ruang publik ini menjelma dalam bentuk institusi dan kolektivitas sosial baru. Sekolah sekuler, klub-klub dan asosiasi bergaya eropa, lembaga penelitian, pers vernakular, dan pelbagi kapitalisme penerbitan, serta sarana komunikasi modern.

Darisana muncullah wacana kemajuan yang berorientasi Eropa yang diartikulasikan oleh kaum Inteligensia, sebagai elite baru Bumiputera keluaran pendidikan modern, yang menjadi pesaing kaum ulama tradisional. Kaum intelegensia mulai meniru subjek kolonial dengan jalan mendirikan lembaga pendidikan, penerbitan asosiasi, dan partai politik yang mulai semerak pada awal abad ke-20.

Kaum intelegensi menganut pandangan dunia sekuler, meskipun demikian tidaklah berarti selalu seturut dengan kosmologi kolonial. Usaha kolonial untuk menciptakan suatu elite berpendidikan modern dengan anutan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sekuler yang ramah tehdap tuan kolonial yang bisa melahirkan kecendrungan antitesis tatkala berhadapan dengan pelbagai tindakan diskriminatif dan segregatif.

Peralihan ke pendudukan jepang tidak mencegah proses sekularisasi. Walaupun terkesan lebih akomodatif terhadap islam, sejauh menyangkut polotik islam, pemerintah jepang meniru sikap kolonial sebelumnya. Dalam pola yang sama memisahkan islam dari politik, pihak jepang dengan jelas menyatakan banhwa mereka tidak akan menoleransi perkawinan anatara islam dan politik.

Dapat dilihat dari penyusunan anggota BPUPK, yang pendirinya disponsori oleh jepang pada tahun 1945 bulan april tanggal 29, dari 63 anggota menjadi 69 anggota. Hanya sekitar 13 orang wakil golongan islam. Dominannya para politisi “sekuler” ( baca: Netral Agama ) dalam panitia ini mencerminkan preferensi pihak jepang untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada orang-orang indonesia menurut mereka  sanggup memerintah negara modern.

Sekarang kita bahas religiosasi, proyek sekulerisasi masyarakat dan politik nusantara oleh rezim kolonial tidak menyurutkan peran publik agama. Perjumpaan komunitas agama dengan kolonialisme berikut proyek sekularisme justru merupakan pemicu utama ideologi agama dan pengarahan perannya dalam arena publik politik.

Kolonialisme membawa bencana bagi kehidupan masyarakat, reaksi pribumi untuk melakukan perlawanan difasilitasi, diberi isi dan tujuan oleh komunitas keagamaan. Komunitas agama menjadi simpul pemberontakan politik terutama sepanjang abad ke-19 yang memberi fuoundamental bagi kesadaran nasionalisme purba.

Dengan kemunculan elite baru pada awal abad ke-20 disusul oleg pergeseran dari gerakan mileniarisme menuju grakan ideologis. Sejauh gerakan sosial apapun harus memilikii sebuah ideologi agar sanggup melakukan mobilisasi sosial, maka ideologi hanya bisa diserap secara efektif jika memang ditanam pada lahan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, “Ulama-Intelektual” dan “Intelektual Ulama” memainkan peran penting dalam mengembangkan ruang publik modern nusantara. Mulai dari rumah penerbitan, pers, madrasah, sekolah, serikat dagang, perkumpulan bergaya eropa, dan akhirnya partai politik.

Ketika pada dekade ini, nama dan kemerdekaan “Indonesia” diperkenalkan sebagai kode kebangsaan baru dan simpul perjuangan nasional, komunitas agama berperan aktif dan berkonsentrasi di dalamnya, menceburkan diri dalam pelbagai pergerakan dan partai politik. Politik segrasi kolonial yang membelah warga ke dalam pelbagai kelas sosial dengan ragam bentuk diskriminasi menjadi prakondisi bagi berkembangnya politik identitas.

Ketika kemerdekaan dicapai, intelegensia sekuler memang mendominasi kepemimpinan negara, namun bobot pengaruh organisasi sosial dan politik keagamaan terlalu kuat  untuk diabaikan. Usaha-usaha kompromi dilakukan untuk menjaga harmoni antara pendukung ide-ide agama dan “sekuler” kenegaraan. Hasil dialetika dari dua arus sejarah menjadikan Indonesia sebagai negara yang khas sebagai “Sekularisme Religius” dimana proses sekularisasi harus bernegosiasi dengan proses religius.

Tidak ada komentar untuk "ISLAM TAK BOLEH BERPOLITIK SEJAK JEPANG MENJADI SPONSOR"

loading...
Hosting Unlimited Indonesia
loading...

Berlangganan via Email