LEGALITAS PETISI ONLINE DI INDONESIA


Tambahkan teks

Berpangkal pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sinergi dengan hal tersebut, pada prinsipnya seseorang diperbolehkan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.

Senada dengan hal di atas, salah satu prasyarat masyarakat yang demokratis adalah dibebaskannya seseorang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Aksentuasi dalam hal ini, penyampaian pendapat, atau gagasan, dan/atau krtitikan bisa melalui sarana yang sudah kontemporer.

Aksentuasi otoritas manusia saat ini dalam bidang ilmu, pengetahuan, informasi dan pandangannya sangat luas dan tinggi. Selain itu manusia juga sangat ambisi dan idealistis, tinggi akan cita-cita dan pemikirannya yang luar biasa, maka tidak heran suatu perbuatan yang dilakukan manusia bisa berdampak baik ataupun buruk. Kemajuan tersebut dapat nampak di bidang teknologi informasi.

Selain itu, manusia karena kekuasaannya sering melakukan eksploitasi dan eksplorasi di dunia ini. Dengan demikian, manusia merupakan pelaku atau subjek dan bukan alat atau objek. Manusia sebagai subjek mempunyai kepentingan di dunia ini, mempunyai tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi dan dilaksanakan.

Dahulu pemberian suatu gagasan ataupun kritikan terhadap tuntutan atau kepentingan tidak melalui daring, melainkan aksi ke jalan, surat, dan lain sebagainya. Dewasa ini Penyampaian pendapat, atau gagasan, dan/atau kritik terhadap kepentingan atau tuntutan melalui sarana media sosial yang berbentuk petisi online. Animo petisi online semakin hari terus berkembang. Banyak sekali situs yang bermunculan seiring berkembangnya petisi online ini. Akan tetapi ketika melakukan perbuatan tersebut, sudah diatur atau memang sama sekali belum dilegalitaskan oleh pemerintah mengenai petisi online ini.

Dalam keanyataannya, manusia di Indonesia sedang menghadapi beragam permasalahan yang berawal dari perilaku individu, maupun sosial. Permasalahan yang sering dikemukakan di publik adalah ketidakpuasan masyarakat kepada penguasa, baik dari segi kebijakan yang tidak berkepentingan terhadap rakyat, atau kepentingan-kepentingan rakyat yang harapannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Kepentingan bisa saja diganggu oleh kemurkaan alam, atau diganggu oleh kepentingan manusia sendiri. Hal ini sesuai dengan adagium homo homini lupus, yang diartikan bahwa manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain. Misalnya penipuan, pencurian, tabrak lari, perselingkuhan, perzinahan, penculikan, pembunuhan, kekerasan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kepentingan manusia akan selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya, manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan, hidup tentram dan damai, maka terciptalah perlindungan kepentingan melalui kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum.

Sinergi dengan hal di atas, kepentingan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, dewasa ini bentuk ketidakpuasan atau dukungan terhadap suatu kepentingan bisa melalui daring yang berbentuk petisi online. Difusi petisi online saat ini, menjadi sarana mengeluarkan pendapat atau gagasan terhadap percaturan kepentingan rakyat dengan penguasa.

Defisit kepercayaan rakyat kepada penguasa dewasa ini semakin hari semakin meningkat, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini mengenai informasi digital sangat mudah didapat, hal ini sejalan dengan kemudahan masyarakat mendapatkan akses terhadap internet. Animo masyarakat khususnya kaum Millenial terhadap petisi online memang tidak bisa dibendung, maka harus ada regulasi yang pasti mengenai petisi online ini.

(Download Naskah Lengkapnya)

Tidak ada komentar untuk "LEGALITAS PETISI ONLINE DI INDONESIA"

loading...
Hosting Unlimited Indonesia
loading...

Berlangganan via Email