PENGANTAR ILMU HUKUM (Terminologi)

PENGANTAR ILMU HUKUM


Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat pembaca tulisan ini, Syukur saya panjatkan kepada Allah atas pemberian kesehatan kepada kita semua, shalawat dan salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, Tabiin, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin

Refleksi awal yang harus dipahami mengenai Pengantar Ilmu Hukum adalah memisahkan terminology setiap diksi yang ada. Kalau kita lihat bahwa Pengantar Ilmu Hukum terdiri dari kata : Pengantar, Ilmu, dan Hukum. Dibawah akan dijelaskan secara komprehenshif mengenai hal tersebut.

Diksi “Pengantar” merupakan kata yang dapat diartikan orang yang mengantar(kan). Arti lainnya dari pengantar adalah alat untuk mengantar(kan) (Kamus Bahasa Indonesia). Dalam hal ini kata pengantar dalam “PIH” bermakna Pandangan umum secara ringkas sebagai pendahuluan. Maka sudah jelas bahwa diksi pengantar adalah wadah untuk mengantarkan dari pendahuluan sampai pada titik akhir mengenai pemahaman anda terhadap ilmu hukum.

Selanjutnya terdapat diksi ilmu, dalam bahasa Indonesia “Ilmu” seimbang artinya dengan “Science” dan dibedakan pemakaiannya secara jelas dengan kata “Pengetahuan”. Dengan kata lain ilmu dan pengetahuan mempunyai pengertian yang berbeda secara mendasar.

Pengetahuan (Knowledge) adalah hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya. “ketidakraguan” adalah syarat mutlak bagi jiwa untuk dapat dikatakan “mengetahui”. Kita mengetahui bilangan 5> 2, dan 4 < 5 manakala kita yakin akan kenyataan itu, meskipun guru kita atau orang yang kita anggap pandai mengatakan sebaliknya, toh kita tetap pada pendirian kita. Jika pendapat yang berlawanan itu menyebabkan kita ragu, berarti kita tidak mengetahui bilangan tiga.

Kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata “pengetahuan” dan “ilmu” dari apa yang kita tangkap dalam jiwa. Pengetahuan sudah puas dengan “menangkap tanpa ragu” kenyataan sesuatu, sedangkan ilmu menghendaki penjelasan lebih lanjut dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan.

Contoh : Seorang nelayan tahu betul saat-saat laut pasang dan surut, sehingga ia dapat mengambil manfaat bagi kehidupannya. Tetapi selama yang ia ketahui tidak pernah menembus keterangan tentang sebab terjadinya peristiwa itu, yakni daya tarik bulan yang mengakibatkan air laut di sebagian belahan bumi ini pasang, selama itu pula ia hanya merupakan pengetahuan baginya. Terlihat bahwa pernyataan-pernyataan keilmuan berkaitan satu sama lain, yang kesemuannya merupakan suatu informasi yang utuh.

Lebih dari itu, pengetahuan adalah hasil dari tahu. Awalnya manusia tidak mengetahui apapun mengenai alam semesta pada saat lahir. Selama menjalani hidup di dunia, manusia terus mencari pengetahuan mengenai alam sekitarnya. Setiap kali memperoleh pengetahuan baru, maka wilayah gelap ketidaktahuan telah berubah menjadi pengetahuan.

Pengetahuan dapat dibagi menjadi beberapa macam. Menurut Poedjawijatna (1998: 22-23), pengetahuan mempunyai dua tingkatan yaitu pengetahuan biasa dan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang diperoleh manusia dalam hidupnya sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, misalnya tahu bahwa air akan mendidih kalau dipanaskan. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui cara yang lebih sistematis dan mendalam, misalnya: tidak puas dengan mengetahui bah­wa air yang dipanaskan akan mendidih maka manusia mempelajari sifat air, unsur air, syarat mendidih dan sebagainya.

Pengetahuan manusia meningkat menjadi ilmu ketika manusia tidak puas dengan hanya sekedar tahu, tetapi memuaskan rasa ingin tahunya dengan menelusuri masalah secara mendalam. Menurut Poedjawijatna (1998: 24-26), pengetahuan yang meningkat menjadi ilmu harus mempunyai beberapa sifat ilmiah yaitu:

1.  Ilmu harus sesuai dengan objeknya, Pengetahuan harus sesuai dengan aspek yang diketahui. Tujuan ilmu adalah mencapai kebenaran sehingga ilmu harus objektif.

2. Ilmu harus bermetode, Metode adalah jalan tertentu untuk mencapai kebenaran.

3. Ilmu haruslah universal, Ilmu harus merupakan pengetahuan umum. Pengetahuan yang khusus bukanlah ilmu.

4. Ilmu haruslah bersistem, Ilmu yang umum haruslah me­rupakan susunan dari hal yang ada hubungannya satu sama lain.

Ilmu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam adalah ilmu yang berobjek fakta alam, misalnya ilmu falak, fisika dan biologi. Ilmu pasti termasuk dalam kelompok ilmu alam, sebab ilmu pasti mempunyai objekbejupa benda-benda. Namun benda-benda itu dilucuti sifat kebendaannya kecuali jumlah, ruang, sudut atau bidang. Keseluruhan hasil diukur secara eksak sehingga disebut ilmu eksakta. Ilmu sosial menyelidiki fenomena yang terjadinya dipengaruhi oleh perilaku manusia, misalnya pendidikan, psikologi, ekonomi, hukum, po­litik dan sebagainya. Oleh karena berhubungan dengan ma­nusia maka ilmu sosial kadang disebut sebagai ilmu budaya (humaniora).

Ilmu sosial merupakan sebuah disiplin yang berusaha memahami cara manusia bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam lapangan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Perilaku itu timbul dalam interaksi manusia dengan lingkungan baik alam maupun ma­nusia lain (human relationship). Manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah mempunyai dorongan untuk bergaul dan bekerja sama dengan sesama. Pilihan menjadi anggota masyarakat menjadikan manusia sebagai bagian dari organisasi sosial. Manusia dibekali kemampuan ini karena misinya untuk terus menyempurnakan dirinya men­jadi makhluk yang berbudaya dan membudayakan alam sekitarnya. Manusia mampu bertindak di luar ikatannya dengan alam sehingga kegiatannya diarahkan pada tujuan tertentu yang nilainya telah diakui menurut akalnya. Campur tangan akal telah mengubah alam (nature) menjadi kebudayaan (culture) (Daldjoeni, 1985:22). Kebutuhan akan keinginan mempelajari perilaku manusia telah menimbulkan keinginan untuk mengkaji ilmu sosial.

Perkembangan ilmu sosial tidak dapat mencapai derajad yang bisa dicapai oleh ilmu alam. Menurut Dalen, hal itu disebabkan oleh objek penelaahan gejala sosial yang kompleks, kesukaran dalam pengamatan, objek pengamatan tidak berulang dan adanya motif dalam objek yang diteliti (Suriasumantri, 2001: 134-139). Makin dekat bidang ilmu dengan pengalaman manusia maka makin besar kesatuan subjek dengan objek dan makin besar peranan subjek dalam kesatuan itu (Verhaak dan Imam, 1989: 118).

Kesukaran-kesukaran dalam ilmu sosial menyebabkan minimumnya konsensus (interagreement) yang dapat dicapai di antara para ilmuwan sosral, baik dalam konsep maupun metode keilmuan. Perbedaan dalam metode keilmuan berhubungan dengan perbedaan pemahaman mengenai kebenaran ilmu pengetahuan. Akibatnya, munculah tiga kelompok teori tentang kebenaran (Verhaak dan Imam, 1989) yaitu:

1.   Kesesuaian antara si pengenal dengan apa yang dikenal.

Kebenaran adalah kesesuaian antara si pengenal de­ngan apa yang dikenal (correspondence theory of truth). Pandangan ini menghargai pengamatan dan pemeriksaan empiris serta memuji cara kerja aposteriori. Ide berpangkal pada adanya dualitas antara si penge­nal dan apa yang dikenal. Mereka menciptakan agar apa yang terdapat dalam pengetahun si pengenal bersesuaian dengan kenyataan yang ada di luarnya. Tokoh dalam kelompok pandangan ini adalah Herakleitos, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan para filsuf Inggris abad pertengahan.


2.  Keteguhan.

Kebenaran adalah keteguhan (coherence theory of truth). Tidak ada sikap empiris dalam mendekati pengetahu­an. Pengetahuan memerlukan kerangka kuat yang dibangun secara apriori. Tokoh dalam pandangan ini adalah Phytagoras, Parmeides, Spinoza dan Hegel.


3.  Teori kebenaran dalam praktek ilmu.

Ilmu dan agama hanya benar apabila hasil materialnya berdaya guna. Tokoh dalam kelompok ini adalah Charles S Pierce, William James dan John Dewey.

Selanjutnya diksi hukum, secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum.

Hukum dalam pandangan Plato, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Senada dengan  Plato, Aristoteles menyatakan bahwa hukum tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara.

Lebih dari itu, Menurut Immanuel Kant hukum adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lainnya selama hal tersebut tidak merugikan. Sedangkan menurut Austin, pengertian hukum menurut Austin merupakan peraturan yang diciptakan guna memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya.

Menurut Montesquieu, definisi hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah dan faktor lain dari tatanan masyarakat, untuk itu hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain. Sedangkan menurut Phillip S. James hukum merupakan tubuh bagi aturan yang menjadi petunjuk bagi tingkah laku manusia yang mempunyai sifat memaksa.

Menurut Van Apeldoorn, hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pengertian hukum, yaitu merupakan perintah yang berasal dari masyarakat dan apabila terjadi pelanggar hukum, pelanggar akan diberikan sanksi oleh tetua masyarakat bersama dengan semua anggota masyarakatnya.

Setelah melihat pandangan dari para ahli dari luar negeri mengenai hukum, maka seyogyanya harus dijabarkan juga mengenai pengertian hukum dari para ahli dalam negeri (Indonesia). Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja Arti hukum, yaitu tidak saja merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban, serta meliputi lembaga dan proses untuk mewujudkan kaidah tersebut itu menjadi kenyataan.

Selaras dengan hal di atas, Menurut Soerojo Wignjodiporeo, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhinya. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sangsi berupa hukuman.

Menurut Utrecht, Definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian hukum menurut merupakan segala peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarannya.

Menurut Soeroso, Hukum merupakan sebuah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri perintah dan larangan yang sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi-sanksi hukuman bagi pelanggarnya. Sedangkan menurut Daliyo, Arti hukum menurut Daliyo menyatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan-peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib dan yang sifatnya memaksa.

Menurut Lily Rasjidi, , definisi hukum itu sendiri bukan hanya sekedar norma yang dijalankan tetapi juga sebagai sebuah institusi. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yanng berisi petunjuak tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia mengenai bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana masyarakat harus diarahkan.

Selayang pandang mengenai terminology pengantar, ilmu, dan hukum, setelah memaknai hal-hal di atas, sudah menjadi kewajiban penulis akan menyampaikan lebih lanjut mengenai materi Pengantar Ilmu Hukum.



Tidak ada komentar untuk "PENGANTAR ILMU HUKUM (Terminologi)"

loading...
Hosting Unlimited Indonesia
loading...

Berlangganan via Email