Percaya atau Curiga kepada sang Penguasa!


SKEPTIS MASYARAKAT TERHADAP PELAYAN PUBLIK

Oleh :
Mochamad Ramdhan Pratama
Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat pembaca tulisan ini, Syukur saya panjatkan kepada Allah atas pemberian kesehatan kepada kita semua, shalawat dan salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, Tabiin, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin

Perkenalkan saya Mochamad Ramdhan Pratama sedang berkhidmat ilmu dan pengetahuan Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hari ini sangat yang bahagia  saya ingin menyampaikan suatu tulisan yang cukup menarik dibaca oleh KACA ( kawan pembaca ).

Refleksi awal yang saya ingin ceritakan tentang Pelayanan Publik, diksi pelayanan publik selalu kita dengar dalam berbagai perbincangan masyarakat umum. Maka disini saya akan memberikan stimulus kepada pembaca untuk memahami konsep awal dari pelayanan public ini.

Berpangkal pada definisi terlebih dahulu, Pelayanan itu artinya kegiatan atau upaya pemenuhan kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrative. Sedangkan public itu diartikan dalam hal umum, masyarakat, negara.

Dari kontruksi definisi di atas, maka Pelayanan Publik adalah keseluruhan norma hukum tentang pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyel enggara negara yang dituangkan secara tertulis atau tidak tertulis.

Pelayanan Publik itu merupakan hak dasar setiap warga negara, karenanya penyelenggara pemerintahan harus menjamin hak dasar tersebut. Kita harus paham bahwa pelayanan public selain sebagai hak dasar tapi juga sebagai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya maka secara otomatis menjadi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dari kontruksi berpikir di atas maka kita bisa memahami bahwa pelayanan public tidak hanya menyiapkan instrumen bagi berjalannya birokrasi saja tapi pelayanan public merupakan esensi dasar bagi terwujudnya sila kelima. Kita juga bisa lihat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia disebutkan adanya jaminan hak warga negara seperti Sosial Security, maupun Social Protection.

Tentu narasi indah dituangkan dalam kata-kata di atas berbanding terbalik dengan kenyataan masyarakat saat ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, jelas, cepat, dan biaya yang pantas membuat para penyelenggara pemerintahan harusnya berpikir keras atas tuntutan masyarakat. Saya melihat hari ini masyarakat skeptis terhadap pelayan public karena buruknya pelayanan yang selama ini diberikan, kinerja pelayanan public yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat masih mengandalkan kearifan local yaitu watak mengabdi kepada kekuasaan dibandingkan kepada public, sehingga wajah birokrasi kita saat ini berkesan Otoriter.

Dari narasi di atas harusnya kita bisa sadar bahwa pemerintahan adalah pelayan untuk masyarakat, dan mampu menciptakan kemampuan dan kreativitas masyarakat yang pada akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan dalam Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 .

Kinerja pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dapat terlaksana ketika mampu melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan penyeleng garaan pelayanan public. Lalu yang menjadi parameternya adalah pelayanan secara efektif, efesien, dan bertangg ungjawab.

Kita bisa melihat hari ini para pelayan public didesain untuk kerja lambat, terlalu berhati-hati dan metode yang digunakan sudah tidak bisa diterima oleh penerima layanan yang membutuhkan pelayanan secara cepat, efisien, tepat waktu, dan simple. Lalu masyarakat sebagai penerima layanan dan pemilik kedaulatan seharusnya berpikir kritis terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pelayan dan juga masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan public.

Masyarakat skeptis terhadap pelayan public karena tidak adanya keterbukaan Informasi, lalu dalam mengambil suatu keputusan banyak intervensi dari politik atau uang sebagai proses birokrasi. Kita bisa melihat saat ini banyak diskriminasi pelayanan, tidak ada kepastian dalam pelayanan, dan juga rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public.
Keterbukaan Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, narasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, substansi dalam pasal 1 ayat (1) tersebut memiliki suatu ciri, yaitu : Ham tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Hak Asasi berlaku untuk semua orang, Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar.

Hak atas Kebebasan memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang timbul dari Natural Right (Hak-Hak yang ada sejak manusia lahir). Kita bisa melihat dalam berbagai deklarasi terhadap HAM memuat hak berekspresi, berkumpul, informasi dan berbagai hak lainnya.

Idealnya bagi kami masyarakat birokrasi berperan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan masyarakat, bukan mengabdi kepada kepentingan birokrasi. Setelah Orde baru diganti dengan Reformasi justru tak merubah birokrasi secara professional, karena cenderung determinasi partai politik yang kuat untuk mengatur birokrasi.

Edukasi yang harus dilakukan kita sebagai kaum intelektual hari ini dan ke depan adalah memberikan wawasan dan partisipasi kepada masyarakat dalam Pelayanan Publik. Kita bisa berdiskusi dengan masyarakat bahwa mereka harus melakukan control terhadap para pelayan public ketika melakukan kewenangan nya yaitu memutuskan, melaksanakan, dan pengelolaan Sumber Daya. Melalui edukasi yang sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah memahami tentang Negara Demokrasi yang pada dasarnya semua warga negara berhak berpartisipasi secara langsung atau melalui Lembaga perwakilan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Solusi hari ini adalah partisipasi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kualitas keputusan yang dibuat berdasarkan kepentingan dan pengetahuan riil yang ada dalam masyarakat. Maka dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya bagi pemerintahan daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakat. Selain itu juga proses keterlibatan masyarakat akan membuat rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat.

Tidak ada komentar untuk "Percaya atau Curiga kepada sang Penguasa!"

loading...
Hosting Unlimited Indonesia
loading...

Berlangganan via Email