Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Berpangkal pada Pasal 1 Undang-Undang Perkwinan dapat di definsikan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian di atas, menjelaskan unsur-unsur yang terkadnung dalam pengertian tersebut, yaitu pertama, ikatan lahir bathin, kedua, Antara seorang pria dengan seorang wanita, ketiga, sebagai suami isteri, keempat, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, kelima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Lebih dari itu, konteks hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakanya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berati membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.5 Sedangkan menurut Imam al Ghozali, tujuan perkawinan adalah:
a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang 
c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan 
d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal 
e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. 

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masingmasing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut : 
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)) 
b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)) 
c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)) 
d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang : 
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. 
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya 
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan 
5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang 
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9) 
f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10) g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11) 

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Tidak karena dipaksa 
d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj’i) 
e. Bukan mahram perempuan calon isteri 
f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya 
g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya 
h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah 
i. Jelas orangnya 
j. Dapat memberikan persetujuan 
k. Tidak terdapat halangan perkawinan 

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Perempuan 
c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir) 
d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah) 
e. Bukan mahram bagi suami 
f. Belum pernah dili’an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami 
g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa 
h. Jelas ada orangnya 
i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
j. Dapat dimintai persetujuan 
k. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):
a. Dewasa dan berakal sehat 
b. Laki-laki. 
c. Muslim 
d. Merdeka 
e. Berpikiran baik 
f. Adil 
g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. 

Syarat-syarat saksi adalah: 
a. Dua orang laki-laki 
b. Beragama Islam 
c. Sudah dewasa 
d. Berakal 
e. Merdeka 
f. Adil 
g. Dapat melihat dan mendengar
h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah 
i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji 

Syarat Ijab Qabul: 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya 
d. Antara ijab qabul bersambungan 
e. Antara ijab qabul jelas maksudnya 
f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah 
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi 

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.14 Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:15 Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memilki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. 

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : 
a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu. 
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan  menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi” 

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Referensi:

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Citra Umbara, 2007) 
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) S Munir. Fiqh Syari’ah. (Solo : Amanda, 2007)
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta: Liberti, 1982) hal. 43 12Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006)
Zainudin Ali. Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pekawinan
Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. ( Bandung: Mandar Maju, 1990)

Tidak ada komentar untuk "Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia"

loading...
Hosting Unlimited Indonesia
loading...

Berlangganan via Email