TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH


Dalam administrasi negara hubungan hukum antara pemerintah dalam kapasitasnya selaku wakil dari badan pemerintahan, dengan seseorang atau badan hukum perdata tidak berada dalam kedudukan sejajar. Pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.

Tindakan pemerintah dalam hukum publik bersifat unilateral. Dalam hal ini Pemerintah berwenang mengeluarkan ketetapan (beschikking). Salah satu jenis ketetapan adalah Vergunning. Untuk mengetahui secara lebih rinci dapat dibedakan antara Dispensasi, Izin dan Konsesi. Konsistensi pemakaian peristilahan ini penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahan pemahaman dari subyek pemakainya. Masing-masing memiliki kandungan maksud dan batasan pengertian secara definitif menurut hukum. 

Perbedaan antara ketiganya adalah tentang bagaimana sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku yang diatur. Pengertian sikap pembentuk aturan hukum  abstrak (regeling) bukan pembentuk aturan hukum konkret (beschikking).

Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas  dan fungsi pemerintahan yang disebut dengan tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan  pemerintahan (bestuursorgan) dalam menjalankan fungsi pemerintahan  (bestuursfunctie).

Dalam negara hukum modern (welfarestate), pemerintah  memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-undang sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurszorg).Terdapat dua pengertian mengenai pemerintahan, yaitu pemerintahan  dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Menurut Teori Trias Politica (teori pemisahan kekuasaan) dari Montesquieu, pemerintahan dalam  arti luas terdiri atas tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Pengertian pemerintahan dalam arti luas juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:
  • Menurut C. van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas dibagi dalam empat fungsi atau kekuasaan (catur praja) yaitu pemerintahan dalam arti sempit (berstuur), polisi (politie), peradilan (rechtspraak) dan membuat peraturan (regeling, wetgeving).
  • Menurut Lemaire, pemerintahan dalam arti luas dibagi dalam lima fungsi atau kekuasaan (panca praja) yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurszorg), pemerintahan dalam arti sempit, polisi, peradilan dan membuat peraturan.
  • Menurut A.M. Donner, pemerintahan dalam arti luas dibagi dalam dua tingkatan atau kekuasaan (dwi praja), yaitu alat-alat pemerintahan yang menentukan haluan (politik) negara (taaksteling) dan alat-alat pemerintahan yang menjalankan politik negara yag telah ditentukan (verwekenlijking van de taak)Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kekuasaan melaksanaan undang-undang (eksekutif, bestuur, bestuurszorg) atau tidak termasuk kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) dan menegakkan undang-undang (yudikatif) serta fungsi kepolisian.

Pengertian pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengertian  pemerintahan dalam arti sempit. Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah (bestuurshandeling) yang  dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan
berdasarkan hukum (rechtshandeling) dan tindakan berdasarkan fakta/bukan  berdasarkan hukum (feitelijkehandeling). E.Utrecht mengartikan “bestuurshandeling” dengan “perbuatan pemerintah” serta menyebutkan dua bentuk tindakan pemerintah ini (rechtshandeling dan feitelijkehandeling) sebagai dua golongan besar perbuatan pemerintah.

Tindakan berdasarkan hukum (rechtshandeling)  Menurut R.J.H.M. Huisman (sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R),  tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu   berupa hak dan kewajiban, seperti tercipta  atau hapusnya hak dan       kewajiban tertentu.  Menurut H.D. van Wijk/Williem  Konijnenbelt (sebagaimana dikutip oleh Sadjijono), akibat hukum tindakan pemerintah tersebut dapat berupa :
  • Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada;
  • Menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek.
  • Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan


Ada dua bentuk tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum  pemerintah berdasarkan hukum publik (publiekrechttelijke handeling) dan  tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum privat (privatrechttelijke  handeling). Dua bentuk tindakan hukum pemerintah ini berkaitan dengan  kedudukan pemerintah sebagai institusi pemegang jabatan pemerintahan (ambtsdrager) dan sebagai badan hukum. Perbedaan antara tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat akan melahirkan akibat hukum yang berbeda pula.

1. Tindakan hukum publik (publiekrechtshandeling) berarti bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintahan yang dilakukan  berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Tindakan  hukum publik dibagi menjadi dua bentuk, yakni tindakan hukum publik bersifat sepihak (eenzijdig publiekrechttelijke handeling) dan tindakan hukum publik yang bersifat berbagai pihak, yakni dua atau lebih (meerzijdik publiekrechttelijke handeling) atau menurut E. Utrecht disebut dengan tindakan hukum publik bersegi satu (eenzijdige publiekrechttelijke handeling) dan tindakan hukum publik bersegi dua (tweenzijdige publiekrechttelijke handeling).

Dikatakan sebagai tindakan hukum publik bersegi satu (bersifat sepihak) karena alat-alat perlengkapan pemerintah memiliki kekuasaan istimewa dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tergantung kehendak sepihak dari  badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. Olek karena merupakan suatu pernyataan kehendak secara sepihak dari organ pemerintahan, maka tindakan hukum pemerintah yang bersegi satu ini tidak boleh mengandung unsur kecacatan seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), dan paksaan (dwang) serta hal-hal
lain yang menimbulkan akibat hukum tidak sah.

Tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu) ini disebut dengan ”beschikking” atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan istilah “keputusan” atau “ketetapan”.  Selain itu, dikatakan sebagai tindakan hukum publik bersegi dua (berbagai pihak) karena terdapat persesuaian kehendak (wilsovereenkomst) antara dua pihak  atau lebih (pemerintah dan pihak lain) yang diatur dalam suatu ketentuan hukum publik. Contoh tindakan hukum publik bersegi dua adalah “kortverband contract” (perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek) antara swasta dengan pemerintah. Sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum privat dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat. Tindakan pemerintah dalam hukum privat misalnya jual beli tanah dan jual beli barang yang dilakukan pemerintah dalam hubungan hukum perdata.

2. Tindakan berdasarkan fakta (feitelijkehandeling
Tindakan berdasarkan fakta adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut Kuntjoro Probopranoto, tindakan berdasarkan fakta(feitelijkehandeling) ini tidak relevan, karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kewenangannya.16 Tindakan berdasarkan fakta yang dilakukan oleh pemerintah misalnya tindakan meresmikan gedung-gedung,monumen dan menyelenggarakan upacara-upacara serta kegiatan lainnya yang  tidak menimbulkan akibat hukum. 

(Download PPT dan Makalah HAN)

Tidak ada komentar untuk "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH"

loading...
Hosting Unlimited Indonesia
loading...

Berlangganan via Email